MEKANISME MEDIASI MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1 TAHUN 2008

 

Di Indonesia dikenal dua jalur penyelesaian sengketa yaitu jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau yang lebih dikenal non litigasi ini mempunyai beberapa macam misalnya Negosiasi, Konsisliasi, Mediasi, dan Arbitrase yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Proses alternatif penyelesaian sengketa tersebut diatur dalam UU No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Namun dalam perkara perdata khususnya berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui Mediasi diatur juga dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan hakim wajib mengusulkan parea pihak untuk melakukan mediasi sebelum pemeriksaan perkara. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Dalam pasal 13 sampai dengan pasal 19 diatur hal-hal berikut :

Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Apabila dalam jangka waktu lima hari tersebut para pihak gagal memilih mediator, maka masing-masing pihak menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.

Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Masih dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya masa 40 (empat puluh) hari. Mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi atas kesepakatan para pihak.

Mediator mempunyai kewajiban untuk menyatakan bahwa mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.

Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat diantara para pihak. Namun, terlebih dahulu tercapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian seorang ahli tersebut, kemudian biaya untuk kepentingan ahli ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan

Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab telah terpenuhinya tugas-tugas mediator yang diatur dalam pasal 15 tersebut, maka mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Setelah menerima pemberitahuan itu, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan dan berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja, sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada pihak hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.

Apabila para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain dan catatan mediator juga wajib dimusnahkan. Mediator tidak diperbolehkan untuk diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan. Demikian pula mediator tidak dapat dikenai pertanggung jawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s